Berita Medan : TPID se-Sumut Sepakati Mengadakan Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021 Sebagai Guideline
Berita Medan - Januari sampai Nopember 2018, Sumatera Utara (Sumut) tercatat angka inflasi relatif terkendali serta rendah di bawah capaian inflasi nasional dan maka menunjang peningkatan kekuatan beli masyarakat.
Tetapi di bulan Oktober 2018 terjadi peningkatan inflasi yang cukup tinggi 1,31 persen (mtm) menempuh 2,73 persen (yoy) atau 1,59 persen (ytd) pun tertinggi jikalau dibandingi dengan 23 kota IHK lainnya di Sumatera.
Untuk mengawal capaian inflasi akhir tahun 2018 konsisten berada dalam kisaran target 3,5 ± 1 persen, Regu Pembatasan Inflasi Tempat (TPID) Provinsi Sumatera Utara mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) TPID Provinsi dengan segala TPID Kabupaten/Kota di Sumut di Jakarta.
Pjs Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara Hilman Tisnawan lewat relisnya di terima wartawan (27/11/2018) katanya lagi perwakilan TPID yang hadir sependapat untuk membentuk Roadmap Pembatasan Inflasi Tempat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) 2019 hingga 2021 sebagai referensi dalam melaksanakan beragam upaya pembatasan inflasi.
Roadmap pembatasan inflasi yang dibentuk merujuk pada Roadmap pembatasan inflasi nasional dan konsentrasi pada pokok arahan Presiden RI pada Rakornas Pembatasan Inflasi 2018.
Adapun pokok arahan Presiden yang disingkat 4K ialah
1. Keterjangkauan Harga, dengan mensupport efektivitas pemanfaatan APBD lewat percepatan realisasi dan melaksanakan intervensi dalam rangka stabilisasi harga.
2. Ketersediaan Pasokan, dengan melihat sisi pasokan pangan, distribusi, ketersediaan infrastruktur dan hal-hal yang bersifat struktural, seperti penurunan tarif operasional.
3. Kelancaran Distribusi, dengan mensupport perdagangan antar tempat dalam rangka menjaga pasokan komoditi pangan di tempat dan membangun serta mensinkronkan pasar-pasar pengumpul untuk memperluas jalan masuk pasar petani dan mengefisienkan rantai distribusi.
4. Komunikasi Tepat, untuk memantau pergerakan harga, termasuk lewat pemanfaatan teknologi isu.
Hilman Tisnawan mau bahwa roadmap ini bisa menjawab keadaan sulit pokok pembatasan inflasi dan menjadi referensi bagi TPID dan Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dalam pembentukan agenda kerja Pemerintah Tempat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumut di tahun akan datang sehingga inflasi Sumatera Utara akan senantiasa rendah dan stabil.
“Tetapi prestasi inflasi yang rendah sampai triwulan ke-tiga tahun 2018 masih dibayangi oleh potensi kenaikan harga pangan strategis,” katanya.
Secara historis, terang Hilman, inflasi di akhir tahun akan dibayangi oleh sebagian risiko pada komoditi pangan tertentu terutamanya memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Kecuali sebab elemen pasokan dan permintaan, situasi curah hujan dan gelombang laut yang tinggi akan menjadi persoalan yang memberi pengaruh jalanan distribusi.
Rapat itu juga dihadiri oleh Pimpinan Tempat dan SKPD dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut, dibuka pada tanggal 25 Nopember 2018 oleh Sekretaris Tempat (Sekda) Provinsi Sumut Hj Sabrina, di Jakarta.
Pada peluang hal yang demikian Sekda memperkenalkan bahwa penguatan kerjasama antar tempat adalah salah satu opsi dalam menjamin kesinambungan pasokan dalam rangka mensupport terwujudnya target inflasi nasional yang rendah dan stabil.
Kecuali memperkenalkan arahan Gubernur Sumut segala peserta rapat juga berkesempatan untuk berdialog bersama TPID DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekretariat Regu Pengendali Inflasi di Pemprov DKI Jakarta dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta.
Peserta rapat juga berkunjung ke tiga Perusahaan Tempat yang berhubungan dengan pembatasan harga bahan pangan di ibu kota merupakan PD Dharma Jaya (komoditi daging sapi dan ayam), PT Food Station Tjipinang Jaya (komoditi beras) dan PD Pasar Jaya (komoditi bahan pangan).(r/er)